Latar belakang pemilihan tema ini karena pandangan para pimpinan cabang berbeda-beda dan tiap-tiap bank syariah memiliki aturan tersendiri dalam menerapkan aturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu masih ditemukan perbankan syariah yang menggunakan Pengadilan Negeri sebagai lembaga penyelesaian sengketanya. Munculnya UU No. 21 Tahun 2008 semakin menjadi polemik bagi para akademisi maupun praktisi perbankan syariah seputar kewenangan menyelesaikan sengketa perbankan syariah, karena pada pasal 55 terdapat dualisme lembaga litigasi ditunjuk, yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu pertama, Bagaimana persepsi pimpinan cabang BSM dan pimpinan cabang BPRSBB Pangkalpinang terhadap Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008. Kedua, bagaimana penerapan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 di BSM dan BPRSBB Pangkalpinang.

Metode penelitian yang digunakan untuk membahas beberapa masalah diatas adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diambil adalah data primer yang dilakukan melalui wawancara mendalam (indeep interview) dan data sekunder dengan cara melakukan telaah pustaka, dokumentasi, searching di internet, dan literatur ilmiah lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara pimpinan cabang BSM dan BPRSBB, pimpinan cabang BSM menyatakan UU No. 21 Tahun 2008 terdapat overlaping (tumpang tindih), terutama pada kewenangan peradilan, pimpinan cabang BSM menyarankan yudisial review atau refisi terhadap kewenangan itu. Sedangkan pimpinan BPRSBB berpendapat bahwa UU No. 21 Tahun 2008 adalah sebuah alternatif, di mana perbankan syariah diberi dua pilihan boleh di Pengadilan Agama atau di Pengadilan Negeri selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Kedua, banyaknya bank syariah di Indonesia yang menyelesaikan sengketanya di Pengadilan Negeri dikarenakan hakim di Pengadilan Agama masih belum memiliki kompetensi untuk menangani masalah perbankan syariah, Ketiga, Dewasa ini Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut menyelesaikan sengketa perbankan syariah.