INDONESIA:
Peraturan pencatatan kelahiran diatur dalam undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dalam pasal 27 ayat 1, pencatatan kelahiran sebagai sarana dalam memberikan jaminan hukum kewarganegaraan setiap warga. Terlepas dari peraturan pemerintah masih banyak anak dan orang dewasa yang belum mempunyai akta kelahiran. Oleh karena itu Permendagri melakukan upaya untuk menyamaratakan kepemilikan akta kelahiran di Indonesia dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk dijadikan pengganti akta nikah. Adapun Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer ini dapat diperoleh dari studi kepustakaan dan dilengkapi dengan data sekunder.

Kemudian perlu dikaji secara rinci mengenai: Bagaimana Kepastian Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam Pembuatan Akta Kelahiran Berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016. Bagaimana Implementasi Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Ditinjau Dari Maslahah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jika orang tua tidak memiliki akta nikah, pengurusan pencatatan kelahiran anak dapat digantikan dengan SPTJM kebenaran sebagai suami istri yang didukung oleh Kartu Keluarga (KK). Dengan adanya frasa yang perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan dalam akta kelahiran, maka akta kelahiran mempunyai kekuatan hukum yang berbeda dengan akta kelahiran yang tidak ada frasanya. Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran mengandung mashlahah. SPTJM dalam penggunaannya telah mendatangkan kemaslahatan bagi seorang anak yang orang tuanya tidak memiliki akta nikah karena tidak melalui proses pencatatan perkawinan. Anak yang bersangkutan akan diakui sebagai Masyarakat Indonesia sehingga berhak mendapatkan identitas diri berupa akta kelahiran. Adanya hal tersebut, sehingga akan menjamin hak-hak administrasi seperti hak mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan dan jaminan sosial.