INDONESIA:
Praktik nikah di bawah tangan masih menjadi fenomena yang terjadi di tengah masyarakat meskipun peraturan perundang-undangan telah mewajibkan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Di Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka, praktik tersebut masih ditemukan dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik nikah di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Puding Besar dan menganalisis peran dan kendala yang dihadapi oleh KUA dalam menekan praktik tersebut serta menganalisis peran tersebut berdasarkan perspektif maslahah mursalah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan yang terdiri dari pihak KUA Kecamatan Puding Besar, perangkat desa, serta pelaku nikah di bawah tangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan secara sistematis dan berkesinambungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah di bawah tangan di Kecamatan Puding Besar masih terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor sosial-budaya, faktor pemahaman dan kesadaran hukum, serta faktor ekonomi dan administratif. Praktik tersebut menimbulkan berbagai dampak, seperti tidak adanya perlindungan hukum, kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan, potensi terganggunya ketahanan keluarga, serta memengaruhi data demografis. Upaya KUA Puding Besar dalam menekan praktik nikah di bawah tangan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggota penyuluh agama dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi. Ditinjau dari perspektif maslahah mursalah, upaya KUA tersebut telah memenuhi prinsip kemaslahatan karena bertujuan menjaga agama (hifzh al-din), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal), serta sejalan dengan tujuan syariat Islam (maqashid al-syari'ah) dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan di tengah masyarakat.