Keabsahan sebuah perkawinan menurut hukum Islam yang paling utama terletak pada syarat dan rukun perkawinan yang harus terpenuhi seluruhnya, jika perkawinan tersebut dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun tersebut maka perkawinan sudah dianggap sah secara agama. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif adalah penelitian untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang Keabsahan Wali Muhakkam Pada Proses Pengajuan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pangkalpinang. Melalui Penetapan Perkara Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Pkp. Majelis Hakim yang bertugas menyelesaikan perkara tersebut memberikan pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Pangkalpinang tentang penolakan isbat nikah, diantaranya: Pertama Interpretasi Sistematis (logis). Interpretasi sistematis yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Berdasarkan hasil peneliti terhadap penetapan ini, majelis hakim dalam penemuan hukumnya telah sesuai dengan metode interpretasi sistematis, terkait penetapan sah atau tidak sahnya pernikahan para pemohon yang menggunakan wali muhakkam.
Dalam pertimbangan hakim terhadap penggunaan wali muhakkam pada suatu perkawinan menjadi wali nikah dapat gugur karena beberapa sebab, diantaranya yaitu tidak terpenuhinya syarat sebagai wali nikah secara aturan bila wali nasab berhalangan, selanjutnya haknya beralih kepada wali hakim sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Wali Hakim, dan peaturan yang berlaku di Indonesia. Keabsahan wali muhakkam tidak dikenal dalam isilah perkawinan saat ini di Indonesia karena Syarat wali nikah telah diterapkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 19-23 Kompilasi Hukum Islam, dan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Wali Hakim.