Gadai Emas merupakan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang menggunakan prinsip gadai. Umumnya produk ini menggunakan lebih dari satu akad (hybrid contract) dalan transaksinya. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam paktek gadai emas adalah kepatuhannya terhadap prinsip syariah, sebab Fakta lapangan mengenai salah satu lembaga keuangan syariah yang dalam praktek gadai emasnya dimana penentuan biaya penyimpanan barang jaminan ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Ini bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan produk gadai emas di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 dengan hybrid contract.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) melalui pendekatan kualitatif. Sumber data pada penelitian ini dipeoleh dari hasil wawancara dengan 4 informan yaitu; Staf yuris (staf legal pembiayaan), Asisten Adm. Pembiayaan, Nasabah dan Staf divisi kepatuhan. Teknik validasi penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber dan uji analisis data dengan menggunakan analisis model intraktif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan gadai emas di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang menggunakan tiga akad yakni, akad rahn, qardh dan ijarah. Akad qardh untuk mengikat pembiayaan dari bank kepada nasabah. Akad rahn untuk mengikat jaminan (berupa emas) atas pembiayaan tersebut. Akad ijarah digunakan untuk biaya sewa atas pemeliharaan barang jaminan. Penentuan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai oleh pihak bank ditentukan berdasarkan beratnya kadar emas. Akan tetapi, praktik hybrid contract dalam pelaksanaan gadai emas di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang yakni, menggabungkan akad tabarru’ dengan akad mu’awadhah yang dilarang oleh syariat Islam, serta penandatanganan akad pada Surat Bukti Gadai Emas tidak dilakukan secara terpisah. Peneliti menilai bahwa hal tersebut dapat dikatakan praktik hybrid contract yang dilarang.