INDONESIA :
Pembangunan nasional Indonesia melalui kebijakan desentralisasi fiskal menempatkan desa sebagai ujung tombak peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kewenangan luas dalam pengelolaan keuangan desa. Namun peningkatan alokasi dana belum sepenuhnya inline dengan peningkatan kapasitas SDM aparatur desa. Keterbatasan teknis dan administratif dalam perencanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pengawasan keuangan desa masih menjadi kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penelitian ini dilakukan sebagai upaya memperkuat tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara kepada 5 (lima) informan yang terdiri dari aparatur pemerintah desa, Badan Permusyawarahan Desa (BPD) serta tokoh masyarakat di Desa Celuak, Teru dan Simpang Katis. Data primer diperoleh langsung dari para informan tersebut dan data sekunder bersumber dari dokumen resmi dan berbagai referensi relevan dengan penelitian. Teknik analisis data mengacu pada model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles and Huberman yang meliputi tahap pengumpulan data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah: Penerapan Akuntabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan kategori relatif efektif. Hal ini tercermin dari tingkat pemahaman aparatur desa terhadap prinsip akuntabilitas dan adanya peningkatan kompetensi melalui kegiatan bimbingan teknis yang mendukung pelaksanaan pengelolaan dana desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun implimentasinya memerlukan penguatan sistem kelembagaan agar tidak bergantung pada kapasitas individu, melainkan terinstitusionalisasi dalam mekanisme berbasis sistem dan berkelanjutan; Penerapan Akuntabilitas SDM Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Simpang Katis Dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory, sudah terimplemantasi secara administratif dan partisipatif melalui prinsip kejujuran, transparansi dan keadilan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program kerja dan keterlibatan masyarakat dilakukan melalui musyawarah desa. Dalam perspektif SET, praktik ini mencerminkan akuntabilitas vertikal dan horizontal namun masih memerlukan penguatan sistem kelembagaan secara optimal.

INGGRIS :
Indonesia’s national development through fiscal federalism policy positions villages as the vanguard of improving community welfare by granting them broad authority over village financial management. However, the increase in funding allocations has not yet fully aligned with improvements in the capacity of village officials. Technical and administrative limitations in the planning, management, reporting, and oversight of village finances remain obstacles that affect the effectiveness of development program implementation. These conditions highlight the importance of this research as an effort to strengthen transparent, accountable, and sustainable village financial management.

This study employs a qualitative approach using a case study design. Data collection techniques included observation, documentation, and interviews with five informants, comprising village government officials, members of the Village Consultative Body (BPD), and community leaders in the villages of Celuak, Teru, and Simpang Katis. Primary data was obtained directly from these informants, while secondary data was sourced from official documents and various references relevant to the study. The data analysis technique followed the interactive analysis model proposed by Miles and Huberman, which includes the stages of data collection, data presentation, verification, and drawing conclusions.

The findings of this study are as follows: The implementation of human resource (HR) accountability in the management of village funds in Simpang Katis Subdistrict, Central Bangka Regency, is classified as relatively effective. This is reflected in the level of understanding among village officials regarding accountability principles and the improvement of competencies through technical guidance activities that support the implementation of village fund management at the planning, implementation, administration, reporting, and accountability stages. However, its implementation requires strengthening the institutional system so that it does not rely on individual capacity but is institutionalized within a system-based and sustainable mechanism; The Application of Human Resource Accountability in Village Fund Management in Simpang Katis Subdistrict from the Perspective of Shariah Enterprise Theory has been implemented administratively and participatively through the principles of honesty, transparency, and fairness in the planning, implementation, and accountability of work programs, with community involvement carried out through village deliberations. From the SET perspective, this practice reflects both vertical and horizontal accountability but still requires optimal strengthening of the institutional system.