Alfadiah, Cut Nadita (2026) Analisis hukum terhadap dualisme kewenangan perwalian bagi masyarakat Islam ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik.
Halaman Awal_2132037.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.
Download (840kB)
BAB I_2132037.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Download (330kB) | Request a copy
BAB II_2132037.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Download (495kB) | Request a copy
BAB III_2132037.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Download (359kB) | Request a copy
BAB IV_2132037.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Download (359kB) | Request a copy
BAB V_2132037.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Download (185kB) | Request a copy
Daftar Pustaka_2132037.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Download (249kB) | Request a copy
Abstract
INDONESIA:
Dualisme kewenangan ialah kondisi dimana dua lembaga atau badan yang berbeda, memiliki hak ataupun kekuasaan untuk menentukan dan mengambil suatu kebijakan dalam hal penyelenggaraan pemerintah. Di Indonesia, dualisme kewenangan perwalian diatur secara ganda oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). KUHPerdata mengatur perwalian secara umum dan menjadi dasar bagi Pengadilan Negeri, sedangkan KHI yang menjadi dasar Pengadilan Agama mengatur perwalian berdasarkan prinsip syariat Islam, termasuk pembinaan agama dan moral bagi anak.
Rumusan masalah dari penelitian ini ialah: Bagaimana analisis hukum terhadap dualisme kewenangan perwalian bagi masyarakat Islam ditinjau dari KUHPerdata dan KHI dan apakah asas kepastian hukum bagi masyarakat Islam berdasarkan KUHPerdata dan KHI sudah terpenuhi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan dan menganalisis informasi dari sumber-sumber perpustakaan, dan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yang digunakan yaitu KUHPerdata dan KHI dan sata sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal, serta penelitian terdahulu lainnya yang berkaitan dengan dualisme kewenangan perwalian bagi masyarakat Islam di Indonesia.
Berdasarkan hasil analisis penelitian, dualisme kewenangan perwalian bagi masyarakat Islam di Indonesia menunjukan adanya ketidaksinkronan antara KUHPerdata dan KHI. Sehingga, memungkinkan masyarakat Islam dapat mengajukan permohonan perwalian ke dua lembaga peradilan berbeda. Meskipun asas kepastian hukum terpenuhi, kondisi ini menimbulkan ketidakselarasan peraturan perdata bagi masyarakat Islam. Oleh sebab itu, diperlukan pembaharuan regulasi agar kewenangan Pengadilan Agama difokuskan sebagai pintu tunggal pelayanan perwalian bagi masyarakat Islam. Pengadilan Agama dinilai lebih tepat dalam menangani perkara ini karena mengutamakan keadilan anak dan memberikan bimbingan agama serta moral syariah yang secara holistik melindungi hak dan kepentingan anak.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Keywords: | dualisme kewenangan; perwalian; kitab undang-undang hukum perdata; kompilasi hukum Islam |
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 347 Prosedur dan pengadilan 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 348 Undang-undang, hukum, regulasi dan kasus |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Keluarga Islam > Tugas Akhir Mahasiswa |
| Depositing User: | Cut Nadita Alfadiah |
| Date Deposited: | 13 Apr 2026 03:56 |
| Last Modified: | 13 Apr 2026 03:56 |
| URI: | http://repository.iainsasbabel.ac.id/id/eprint/4650 |
