Penelitian ini membahas peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, dengan meninjau praktik pernikahan usia dini serta faktor-faktor yang menghambat efektivitas peran KUA. Meski Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun, kenyataannya kasus pernikahan anak masih marak terjadi di berbagai desa di Kecamatan Kelapa. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum, sosial, dan moral yang perlu dianalisis secara mendalam agar upaya pencegahannya dapat berjalan lebih optimal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan penghulu desa, pihak KUA Kecamatan Kelapa, serta masyarakat yang pernah atau memiliki anggota keluarga yang menikah di bawah umur. Selain itu juga dilakukan studi dokumen terhadap data pernikahan dan regulasi terkait batas usia perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Kelapa telah melakukan langkah pencegahan berupa himbauan kepada pemerintah desa dan penghulu kampung, penolakan pencatatan nikah bagi pasangan yang belum memenuhi syarat usia, serta sosialisasi terkait batas usia perkawinan. Namun, implementasi peran tersebut belum berjalan maksimal karena adanya kendala berupa kurangnya kesadaran masyarakat, faktor ekonomi, pergaulan bebas, rendahnya pendidikan, serta pernikahan sirri yang dilakukan untuk menghindari aturan yang berlaku.

Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa peran KUA dalam pencegahan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kelapa sudah berjalan sesuai regulasi, namun belum efektif menekan angka pernikahan anak. Diperlukan peningkatan program edukasi, peran pemerintah desa, serta penguatan regulasi di tingkat masyarakat. Dari perspektif perlindungan anak, pencegahan pernikahan dini merupakan langkah penting untuk mengurangi dampak negatif seperti tingginya risiko kesehatan, ketidakstabilan rumah tangga, dan terhambatnya tumbuh kembang anak.