INDONESIA:
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena penerapan kewajiban nafkah ‘iddah dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sungailiat Kelas 1B, meskipun secara teknis cerai gugat dikategorikan sebagai talak bain sughra yang dalam pemahaman fiqh klasik tidak mewajibkan nafkah ‘iddah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hak nafkah ‘iddah untuk istri yang mengajukan gugatan cerai serta mengkaji kesesuaian penerapannya dengan konsep istihsān dalam hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan panitera, observasi, serta studi dokumen putusan pengadilan. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan jurnal yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sungailiat secara konsisten menerapkan kewajiban nafkah ‘iddah dalam cerai gugat, sebagaimana tercermin dalam 60 perkara yang diputus pada periode 2024-2025. Penerapan ini didasarkan pada penafsiran substantif Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berfokus pada ketiadaan nusyuz dari istri dan pertimbangan keadilan, serta didukung oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2019. Penerapan ini dinilai telah sesuai dengan prinsip istihsān, karena hakim melakukan pergeseran dari qiyās jali (analogi formal yang menyamakan cerai gugat dengan khulu' tanpa nafkah) menuju qiyās khafi (analogi yang mempertimbangkan kemaslahatan) guna melindungi hak-hak perempuan dari kerugian ekonomi pasca-perceraian, khususnya ketika perceraian disebabkan kesalahan suami. Dengan demikian, putusan tersebut merupakan wujud nyata dari istihsān darurat.