INDONESIA:
Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya praktik perkawinan yang sah secara agama namun tidak tercatat di instansi resmi, sehingga membutuhkan pengesahan melalui itsbat nikah agar memperoleh kepastian hukum. Permasalahan muncul ketika itsbat nikah diajukan dalam bentuk contensious, khususnya ketika salah satu pihak (suami atau istri) telah meninggal dunia, yang seringkali menimbulkan sengketa hukum di antara ahli waris atau keluarga. Studi ini dibuat untuk menjawab permasalahan: (1) Bagaimana proses penetapan itsbat nikah dalam perkara contensious di Pengadilan Agama Pangkalpinang? (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap itsbat nikah dalam pekara contensious di Pengadilan Agama Pangkalpinang?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses penetapan itsbat nikah dalam perkara contensious di Pengadilan Agama Pangkalpinang sekaligus menelaah pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, melalui studi kepustakaan, wawancara dengan hakim dan panitera, serta telaah terhadap dokumen pengadilan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Prosedur itsbat nikah contensious pada dasarnya serupa dengan perkara voluntair, dimulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan administratif, sidang pemeriksaan, pembuktian, hingga putusan hakim. Perbedaannya hanya terletak pada adanya pihak terlawan (ahli waris atau keluarga) dan kebutuhan pembuktian yang lebih kompleks. (2) Dalam perspektif hukum Islam, itsbat nikah dinilai sah karena sejalan dengan prinsip maslahah mursalah, yakni untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, menjamin kepastian hukum, serta mencegah kemudharatan sosial. Dengan demikian, itsbat nikah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legalisasi formal, tetapi juga sebagai wujud implementasi nilai keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat.