INDONESIA:
Penelitian ini membahas permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama, khususnya pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan. Peneliti mengkaji analisis putusan nomor
54/Pdt.P/2024/PA.MTK di Pengadilan Agama Mentok. Pada perkara tersebut
hakim menolak permohonan dispensasi nikah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan diajukannya permohonan dispensasi nikah oleh pemohon danpertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yang dikaitkan dengan perspektif hukum progresif dan maṣlaḥah mursalah.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan
pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumen berupa putusan pengadilan, wawancara dengan hakim yang memutus perkara, serta peraturan perundang-undangan terkait dispensasi nikah. Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim telah menerapkan hukum progresif dan maṣlaḥah mursalah dalam putusannnya.

Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa alasan utama
pemohon mengajukan dispensasi nikah adalah kekhawatiran terjadinya perbuatan zina serta adanya hubungan khusus antara calon mempelai. Namun, hakim menolak permohonan dengan pertimbangan bahwa calon mempelai laki-laki belum cukup matang secara usia, mental, dan ekonomi untuk menjalani rumah tangga. Putusan ini mencerminkan penerapan hukum progresif karena hakim tidak sekadar menjadi corong undang-undang, melainkan mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis anak, serta selaras dengan prinsip maṣlaḥah mursalah dalam hukum Islam.
Kata-kata Kunci: Dispensasi Nikah, Hukum Progresif, Maṣlaḥah Mursalah,
Pengadilan Agama Mentok, Putusan Hakim