Kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawas terhadap kepatuhan syariah (Shariah Compliance) di bank syariah sangat penting keberadaanya untuk menjaga integritas Lembaga Keuangan Syariah. Pada saat yang sama DPS hanya dianggap pelengkap saja karena tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Jika tingkat pengawasan syariah lemah, pelanggaran kepatuhan syariah rentan terjadi dan berdampak negatif bagi citra bank.
Kajian dalam tulisan ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengawasan oleh DPS dan hambatan apa saja yang terjadi ketika melakukan pengawasan di PT. BPRS Bangka Belitung serta tulisan ini juga akan mencarikan solusi untuk mengoptimalkan peran DPS dalam melakukan pengawasan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang berbentuk deskriptif. Selanjutnya penelitian ini menganalisis pemecahan masalah untuk mencari solusi dengan menggunakan Siklus Deming PDCA (Plan, Do, Check dan Action).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPS dalam prakteknya di PT. BPRS Bangka Belitung dilihat secara umum telah berjalan dengan baik. Kendala atau hambatan dalam melakukan pengawasan oleh DPS di PT. BPRS Bangka Belitung di antaranya adalah: Pertama, tidak sebandingnya Sumber Daya Manusia (SDM) DPS. Kedua, DPS tidak memiliki latar belakang pendidikan berbasis audit, akuntansi, ekonomi, dan hukum bisnis. Ketiga, DPS masuk kedalam struktur lembaga keuangan yang diawasinya. Keempat, tingkat intensitas pengawasan yang kurang. Kelima, DPS tidak terlibat sama sekali disetiap transaksi. Keenam DPS sebagai pengawas tidak diperkuat secara undang-undang baik secara struktural, kewenangan dan eksekusi hasil temuan. Solusi untuk optimalisasi peran DPS tersebut secara normatif adalah DPS yang bertugas adalah SDM yang harus memiliki kompetensi khusus bidang perbankan, pelatihan-pelatihan terstruktur bagi DPS untuk memahami objek pengawasan secara komprehensif, Independensi DPS secara struktur organisasi harus terpisah dari LKS yang di awasinya agar DPS terhindar dari conflict of interest, intensitas pengawasan harus sesuai aturan, DPS harus dilibatkan dalam setiap transaksi akad yang terjadi, profesi DPS adalah profesi yang tidak dijalankan secara paruh waktu serta perkuat secara aturan undang-undang. Selain solusi normatif tersebut peneliti juga memberikan solusi konkrit berupa pengawasan secara digital dalam bentuk aplikasi yang bernama “LAKUVADEH” (Layananan Akuntabilitas dan Koordinasi Terpadu Validasi oleh Dewan Pengawas Syariah).