INDONESIA:
Penetapan dispensasi kawin yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menjadi alasan banyaknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada tahun 2019-2022. Permasalahan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Pandan dan apa saja faktor yang menyebabkan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Pandan rentan tahun 2019-2022, sehingga diperlukan kajian lebih dalam mengenai persoalan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yakni menguraikan hasil penelitian dengan mendeskripsikan dan mengurutkan data-data yang didapatkan mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Pandan, beserta faktor-faktornya. Sumber dari penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 1 mantan hakim dan 1 hakim yang yang berwewenang pada tahun 2019- 2022. Kemudian dilengkapi dengan data sekunder yang mendukung penelitian ini.

Analisis Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tanjung Pandan Tahun 2029-2022, menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin diantaranya pelaksaaan yang dilakukan telah sesuai dengan Peraturan yang tercantum dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dan alasan yang diajukan kepada hakim oleh termohon dengan memiliki bukti yang jelas menjadi alasan dispensasi diberikan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin meliputi calon istri sudah dalam keadaan hamil, calon suami dan istri telah berhubungan erat dalam kurun waktu yang lama sehingga dikhawatirkan akan terjadi perzinahan, calon suami dan istri dianggap sudah baik secara fisik maupun
mental, dan ekonomi.