INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam mengadili perkara dispensasi usia perkawinan ditinjau dari perspektif maṣlaḥah mursalah, dengan studi kasus di Pengadilan Agama Mentok Kelas II Kabupaten Bangka Barat. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin yang umumnya dilatarbelakangi oleh kehamilan di luar nikah dan belum tercapainya usia minimal perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, di mana data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan didasarkan pada beberapa aspek, yakni aspek hukum, psikologis, sosial, dan ekonomi. Secara hukum, hakim berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Dari aspek psikologi, Hakim mempertimbangkan kematangan emosional anak dan kesiapan mental membina rumah tangga. Sementara itu, dari sisi sosial dan ekonomi, pertimbangan difokuskan pada tekanan sosial akibat kehamilan di luar nikah dan kesiapan finansial calon mempelai.

Namun, hasil kajian kritis menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pertimbangan maṣlaḥah mursalah yang digunakan oleh Hakim cenderung bersifat kompromistis terhadap tekanan sosial dan norma masyarakat, sehingga tidak sepenuhnya memperhatikan prinsip perlindungan anak, seperti hak atas pendidikan, pendampingan psikologis, dan kesiapan reproduksi. Dalam konteks ini, penggunaan maṣlaḥah mursalah perlu ditinjau kembali agar tidak bertentangan dengan maqaṣid al-syari'ah dan prinsip best interest of the child.