INDONESIA:
Perkawinan tidak tercatat adalah suatu keadaan dimana mereka yang menikah mengabaikan proses pencatatan resmi pernikahan mereka di lembaga pemerintah yang berwenang, tahun ke tahun jumlah perkawinan tidak tercatat di desa Bencah semakin bertambah tahun 2023 sebanyak 10 pasang, sedangkan tahun 2024 17 pasang. Jika hal ini terus dibiarkan hal ini akan dianggap wajar, padahal memiliki dampak yang cukup rumit dimasa yang akan datang baik untuk anak maupun istri dalam pembagian harta waris, keperdataan anak-anak serta hak-hak dan kewajiban anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak perkawinan tidak tercatat dan pembagian harta waris pada anak kandung.

Penelitian yang dilakukan peneliti termasuk penelitian dengan menggunakan lapangan yaitu dengan cara mengkaji secara langsung objek studi guna mendapatkan data yang valid dan terpercaya, jenis penelitian yang diterapkan oleh peneliti ialah metode penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah pemangku adat atau penghulu desa Bencah, perangkat desa Bencah, pasutri perkawinan tidak tercatat, anak dari pasutri perkawinan tidak tercatat, dan kepala/staff KUA Kecamatan Airgegas. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori model Miles dan Huberman dengan membagikan kedalam tiga bagian yakni reduksi data, penyajian data, verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk status anak, perkawinan yang sudah sesuai dengan rukun dan syarat berarti anak tersebut diakui dalam hukum adat di desa Bencah dan untuk keperdataan anak, anak tersebut ada hak untuk keperdataannya karena dari hasil penelitian, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat memiliki akta kelahiran juga dan memiliki kartu keluarga hanya saja berbeda dengan yang kawin tercatat. Sedangkan dampak untuk saat ini belum ada karena dalam waris mereka menerapkan hukum adat yang mana dibagikan secara rata baik laki-laki atau perempuan, untuk kendala hukum yang dihadapi anak, sulitnya mendapatkan keperdataan. Perbedaan perlakuan hukum adat sangat berbeda jika dibandingkan dengan hukum positif dimana hukum adat membagi rata harta waris anak dan istri sedangkan untuk hukum positif anak dan istri tidak ada hak dalam harta waris.