INDONESIA :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan persidangan perceraian yang melibatkan pihak tunawicara di Pengadilan Agama Sungailiat Kelas 1B. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi prosedur hukum, hambatan komunikasi, serta upaya yang dilakukan oleh pengadilan dalam menjamin akses dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas tunawicara selama proses persidangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: (1) bagaimana proses akses hukum dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam perkara perceraian tunawicara di Pengadilan Agama Sungailiat Kelas 1B; dan (2) bagaimana upaya pengadilan dalam menangani serta menyelesaikan perkara tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan hakim dan pihak terkait, observasi langsung, dokumentasi terhadap putusan pengadilan yang relevan, serta studi kepustakaan dari buku, jurnal, dan sumber internet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan persidangan perceraian bagi penyandang tunawicara telah mengakomodasi prinsip inklusivitas dan aksesibilitas hukum. Pengadilan Agama Sungailiat menghadirkan juru bahasa isyarat untuk menjembatani komunikasi antara majelis hakim dan pihak tunawicara, serta melakukan penyesuaian prosedur sidang agar adaptif terhadap kebutuhan khusus. Selain itu, pengadilan juga memberikan pendampingan hukum, menyesuaikan proses mediasi, dan menyampaikan informasi secara aksesibel sebagai bentuk pemenuhan hak-hak hukum penyandang disabilitas. Namun, pelaksanaan persidangan masih menghadapi kendala seperti keterbatasan jumlah juru bahasa isyarat yang tersertifikasi serta kurangnya pelatihan khusus bagi aparatur pengadilan dalam menangani perkara disabilitas, yang menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan peradilan yang sepenuhnya inklusif.