Abstrak

Penelitian ini menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan restitusi bagi korban anak kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II juga ditinjau dari perspektif Maṣlaḥah Mursalah. Kajian difokuskan pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan restitusi untuk dua putusan, yakni Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mtk dan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mtk, serta dianalisis dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi Korban Tindak Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi dokumen dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan restitusi dalam penelitian ini bahwa dari keduanya ada yang memuat hakim mengabulkan sebagian restitusi dengan pertimbangan kondisi korban yang parah dan nilai restitusi yang wajar, meskipun tidak sepenuhnya sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi Korban Tindak Pidana. Lalu ada juga, yang mengenai salah satu komponen restitusi ditolak karena dinilai berlebihan dan melampaui ketentuan.

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut telah sejalan dengan prinsip maṣlaḥah mursalah, karena memberikan kemanfaatan bagi korban sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan hak anak, serta memberikan efek jera kepada pelaku dan pencegah masyarakat bahwasannya restitusi tidak hanya dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab hukum, tetapi juga sebagai instrumen keadilan yang mendorong kesadaran sosial terhadap bahaya kekerasan seksual terhadap anak.