INDONESIA:
Pernikahan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan sosial yang tidak hanya berdimensi pribadi, tetapi juga bernilai ibadah dan memiliki konsekuensi hukum baik secara agama maupun negara. Dalam konteks Indonesia, penetapan batas usia minimal menikah menjadi salah satu strategi hukum yang diterapkan untuk mengurangi praktik pernikahan dini yang kerap berdampak negatif pada kehidupan rumah tangga. Revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan langkah konkret negara untuk memastikan kesiapan mental dan fisik calon mempelai, serta menjaga kualitas generasi mendatang. Apa Saja Faktor pendukung dan Penghambat penerapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan Dini Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Mentok Kelas II serta Bagaimana Efektivitas Penerapan Undang-Undang No 1 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Mentok Kelas II.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif pendekatan yuridis empiris. Yang mana cara mendapatkan datanya berupa observasi, wawancara, dan data juga didapatkan dari bahan-bahan kepustakaan, buku, jurnal, internet, dan sebagainya.

Namun, berdasarkan data dan observasi di Pengadilan Agama Mentok Kelas II, justru terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah pengajuan dispensasi nikah sejak diberlakukannya undang-undang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi belum berjalan efektif. Faktor Pendukung dan penghambat pernerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yakni faktor pendukung faktor hukum dan perundang-undangan, faktor penegak hukum sedangkan faktor penghambatt sarana dan fasilitas hukum, faktor masyarakat, faktor budaya.