Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya praktek perceraian melalui surat Pernyataan Ikrar Talak/Cerai yang dilakukan secara kekeluargaan oleh masyarakat Desa Tanjung Sangkar Kecamatan Lepar Kabupaten Bangka Selatan Praktek tersebut tentu berbeda dengan ketentuan perceraian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dalam Undang-Udang Nomor.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sehingga perlu dikajikan lebih dalam.
Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah Grounded Theory, yaitu teknik analisis data kualitatif dengan memaparkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dalam bentuk rekonstruksi kalimat serta menghubungkan peraturan hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif serta hukum Islam yang memiliki kaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian melalui Surat Ikrar talak yang di lakukan masyarakat Desa Tanjung Sangkar bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam, perceraian yang dilakukan Masyarakat Desa Tanjung Sangkar tidak lah sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sekaligus berimbas pada perkawinan baru tidak sah dan hasil anak tidak sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam