INDONESIA:
Dalam hukum Islam pemberian nafkah oleh suami terhadap istrinya mulai terjadinya akad yang sah antara suami dan istri hingga terjadi perceraian dan habis waktu masa iddah seorang istri. Penelitan ini bertujuan untuk Implementasi Kewajiban Pemberian 1/3 Gaji Untuk Mantan Istri di Pengadilan Agama Pangkalpinang dari sudut pandang Maslaha Mursalah yang merujuk pada prinsip dalam fiqh yang memperbolehkan suatu tindakan atau keputusan hukum jika bertujuan untuk mendatangkan kebaikan atau menghindari kerusakan, asalkan tidak bertentangan dengan nash-nash Syar'i yang jelas.

Penelitian ini merupakan penelitian deksriktif kualitatif dalam rangka menggali informasi lebih dalam mengenai implementasi Implementasi Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pemberian 1/3 Gaji Untuk Mantan Istri di Pengadilan Agama Pangkalpinang, melalu teknik pengumpulan data yakni wawancara dan dokumentasi. Selain itu, data juga di dapatkan dari jalan menelaah dan mengkaji suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam perkara perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama Pangkalpinang kelas IA berkaitan dengan penerapan aturan pada pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 pada prakteknya hakim tersebut memutuskan perkara pemberian nafkah. Namun pada implementasinya berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam serta juga berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung. Kemudian berdasarkan perspektif Maslaha Mursalah bahwa dalam implementasi Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP No.45 Tahun 1990 berkaitan dengan ketentuan pembagian 1/3 gaji kepada mantan istri PNS bukanlah kemaslahatan