INDONESIA:
Penelitian ini membahas implementasi prinsip Restorative Justice berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tinjauan dari perspektif Maslahah Mursalah (Studi di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II). Restorative Justice merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana anak yang berfokus pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat daripada sekadar penghukuman. Dengan munculnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 sebagai pedoman baru, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana implementasi prinsip Restorative Justice di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II sesuai dengan regulasi yang berlaku dan nilai-nilai hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan panitera yang menangani perkara pidana anak serta studi dokumen terhadap putusan yang berkaitan dengan implementasi Restorative Justice.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Mentok Kelas II telah mengimplementasikan prinsip Restorative Justice melalui mekanisme diversi sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Namun, setelah terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2024, terdapat pergeseran pedoman teknis yang memerlukan kesesuaian dengan regulasi sebelumnya. Dalam tinjauan Maslahah Mursalah, pendekatan ini sejalan dengan tujuan syariat Islam karena memberikan manfaat lebih besar bagi korban, pelaku, dan masyarakat serta mencegah dampak negatif dari pemidanaan konvensional terhadap anak.

Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi Restorative Justice di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II telah berjalan sesuai regulasi, tetapi masih menghadapi tantangan dalam penyesuaian dengan kebijakan terbaru. Dari perspektif Maslahah Mursalah, implementasi prinsip ini dinilai memberikan manfaat hukum yang lebih luas dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.