INDONESIA:
Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit merupakan peraturan khusus yang dibuat bagi prajurit TNI. Peraturan ini dibuat karena masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan TNI mengenai aturan pernikahan, cerai dan rujuk pada pada Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/ 2007, sehingga digantilah dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit. Peraturan ini terdiri dari 27 pasal khusus bagi prajurit TNI dalam mengatur tata cara perkawinan, perceraian dan rujuk. Namun terdapat satu pasal yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, yaitu pasal 5 ayat 2 yang berbunyi, Prajurit wanita dilarang melaksanakan perkawinan dengan prajurit pria yang lebih rendah pangkatnya.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Apa implikasi ketentuan pasal 5 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Nomor 50 Tahun 2014 Terhadap Hak Asasi Prajurit dalam memilih pasangan hidup serta Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pasal 5 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Nomor 50 Tahun 2014. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kepustakaan yang mana cara mendapatkan datanya dari bahan-bahan kepustakaan, buku, jurnal, internet, dan sebagainya.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pasal 5 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tidak terdapat unsur pelanggaran hak asasi bagi Kowad dalam memilih pasangan hidup. Dalam tinjauan hukum Islam, konsep kesetaraan dalam peraturan tersebut juga terdapat dalam hukum Islam yang telah dijelaskan oleh imam empat mazhab. Selain itu implikasi dari peraturan tersebut adalah sebagai landasan awal dalam membentuk keluarga yang harmonis bagi prajurit TNI yang dapat memenuhi hak-hak prajurit dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.