INDONESIA:
Islam sebagai agama yang menyeluruh mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pencatatan sipil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Tinjauan Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi terhadap pembatalan akta kematian yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pangkalpinang. Pembatalan akta kematian adalah proses administratif yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pangkalpinang untuk membatalkan atau mengoreksi akta kematian yang telah terbit, apabila ditemukan adanya kesalahan pencatatan atau ketidaksesuaian dengan kenyataan. Pembatalan akta kematian di Dukcapil Pangkalpinang tercatat sebanyak tiga kasus yang teridentifikasi, dengan rincian akta kematian yang diterbitkan pada tahun 2018 dibatalkan masing-masing pada tahun 2020 dan 2023, serta akta kematian yang diterbitkan pada tahun 2020 dibatalkan pada tahun yang sama. Melalui tinjauan Maqashid Syariah Imam Asy- Syatibi merupakan salah satu konsep untuk menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan yuridis empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan akta kematian yang terjadi di Dukcapil Pangkalpinang memiliki beberapa penyebab yaitu manipulasi data oleh salah satu pasangan dengan tujuan menghindari perceraian, konflik dalam rumah tangga, dan kurang telitinya tingkat kelurahan dalam verifikasi pembuatan akta kematian. Adapun tinjauan Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi terhadap pembatalan akta kematian menunjukkan bahwa bentuk nyata implementasi prinsip- prinsip perlindungan lima kebutuhan dasar (Adh-Dharuriyyat al-Khams), khususnya dalam menjaga kemaslahatan umat (maslahah), yang meliputi perlindungan terhadap agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al- ‘aql), keturunan (hifzh an-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Pembatalan akta kematian dapat dilihat sebagai upaya untuk mengembalikan hak-hak sipil yang hilang, mencegah kerugian lebih lanjut bagi individu yang terlibat, dan menegakkan kejujuran dalam administrasi kependudukan.