INDONESIA:
Permasalahan anak jalanan adalah salah satu permasalahan sosial yang menarik perhatian banyak daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu penyebab munculnya anak jalanan yakni faktor kemisikinan dan urbanisasi atau pertumbuhan penduduk. Permasalahan perlindungan hukum terhadap anak jalanan dilakukan dengan berbagai upaya, untuk mengatasi permasalahan anak jalanan yang berada di Kota Pangkalpinang. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yakni dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Upaya perlindungan Anak Jalanan. Yang kemudian ditinjau dari maqashid syariah.

Permasalahan tersebut, menarik untuk diteliti berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi anak jalanan di Kota Pangkalpinang berdasarkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2015 serta bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap peraturan daerah nomor 7 tahun 2015 dalam perlindungan hukum bagi anak jalanan tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni hukum normatif (Normatife Law Research) yang bersifat kualitatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan (Statue Approach). Karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus sentral suatu penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat upaya perlindungan anak berdasarkan peraturan daerah Kota Pangkalpinang nomor 7 tahun 2015 yakni upaya pencegahan, upaya penagulangan, upaya rehabilitas, dan upaya reintegritas sosial, terlebih anak yang termarjinalkan seperti anak jalanan yang kurang mendapatkan akses. Untuk itu penanganan yang tertuang dalam Perda No. 7 tahun 2015 tentang perlindungan anak yang hidup di jalan, apabila dikaji menurut maqashid syariah menempati pada tingkatan maqashid al-daruriyat, yang memiliki hak pokok seperti memlihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, yang mencakup agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta karena seorang anak memiliki hak yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi bukan hanya oleh pihak pemerintah saja akan tetapi orang tua, keluarga, masyarakat.