Bank Muamalat Indonesia mengeluarkan produk pembiayaan multiguna prohajj. Produk multiguna prohajj adalah pembiayaan berupa talangan haji yang diberikan bank kepada nasabah yang masih kekurangan biaya agar mendapatkan daftar tunggu haji. Dalam Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2021 melarang penggunaan talangan haji sedangka dalam Fatwa DSN No. 29 Tahun 2002 memperbolehkan adanya talangan haji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2021, tantangan serta dampak terhadap PT. Bank Muamalat Indonesia Pangkalpinang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena yang akan diteliti atau karakteristik populasi dengan pendekatan kualitatif yaitu tujuan dari penelitian untuk mengklarifikasikan suatu keadaan atau sifat yang ada. Teknik pengumpulan data secara observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia Pangkalpinang sejak adanya Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2021 yang diundangkan pada tanggal 30 Juli 2021 masih melakukan pembiayaan haji reguler sampai tahun 2022 setelah melalui proses transisi dari peraturan lama ke peraturan terbaru, sedangkan tahun 2023 sampai sekarang hanya melaksanakan pembiayaan haji khusus saja pada produk multiguna prohajj. Tantangan PT. Bank Muamalat Indonesia Pangkalpinang dalam mematuhi Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2021, mereka tidak boleh lagi memasarkan produk secara langsung kepada nasabah sehingga mereka bekerja sama dengan 2 perusahaan yaitu Pegadaian dan Amitra FIF Syariah. Dampak penerapan Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2021 terhadap PT. Bank Muamalat Indonesia Pangkalpinang, dalam kerja sama tersebut pihak yang bekerja sama bukan hanya dari Bank Muamalat saja tetapi juga pihak perbankan lainnya sehingga tidak menutup kemungkinan pengambilan porsi haji akan dialihkan ke pihak lain.