INDONESIA:
Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum yang di peruntukkan bagi masyarakat kurang mampu, dalam hal ini dititik beratkan kepada orang-orang yang tidak mampu secara finansial, dan dalam prakteknya orang yang mampu secara finansial namun tidak mampu secara hukum dapat memanfaatkan pos bakum sebagaimana tercantum dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Permasalahan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan serta upaya dan hambatan pos bakum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan kurang mampu di Pengadilan Agama Mentok Kelas II A. Mengingat regulasi terkait pelaksanaannya sangat penting terutama bagi para pencari keadilan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris dan bersifat penelitian lapangan (field research). Sumber dari penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh secara langsung melalui hasil wawancara dengan petugas pemberi dan penerima layanan Pos Bakum Pengadilan Agama Mentok Kelas II A. Kemudian dilengkapi pula dengan data sekunder yang mendukung.

Peran Pos Bantuan hukum dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Mentok Kelas II A selaku jasa bantuan hukum dalam memberikan informasi, konsultasi, advis hukum serta dokumen yang dibutuhkan sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Sebagaimana perannya untuk membantu masyarakat yang buta akan hukum, memberikan pelayanan dengan tidak memandang status sosial masyarakat. Adapun masalah-masalah yang dihadapi petugas pos bakum dalam memberikan pelayanan yaitu disebabkan masyarakat yang melanggar fakta hukum.