INDONESIA:

Talak merupakan hak suami atas isterinya untuk memutuskan hubungan pernikahan. Dalam nash syar’i tentang penjatuhan talak tidaklah diatur secara rinci sehingga Majelis mengeluarkan fatwa bahwa talak boleh dilakukan diluar pengadilan, karena talak merupakan hak suami atas isteri namun harus dibuktikan di pengadilan dan masa iddah bagi isteri dihitung sejak suami mengikrarkan talak. Sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012 tentang Talak di Luar Pengadilan. Ketentuan fatwa tersebut terdapat perbedaan secara tekstual dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam namun memiliki persamaan tentang eksistensi peran pengadilan terhadap talak. Undang-undang Perkawinan pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islampasal 115 mnyebutkan bahwa perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan sidang pengadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (library research). Data-data penelitian ini bersumber dari literatur-literatur. Data primer penelitian ini bersumber langsung dari Fatwa MUI IV Tahun 2012 tentang Talak di Luar Pengadilan, Undang-undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan metode dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah anilis data Deskriptis Analisis di mana data-data yang dikumpulkan kemudian dianalisis sehingga dapat mengambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini menurut tinjauan Undang-undang Perkawinan terhadap Fatwa MUI IV Tahun 2012 tentang Talak di luar pengadilan terdapat kontradiksi. Undang-undang perkawinan tidak membuka jalan untuk dapat melakukan talak di luar pengadilan. Sedangkan menurut tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap fatwa tersebut juga terdapat kontradiksi. Jika dilihat dari dalil nash syar’i aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam tentang talak tidak lah bertentangan dengan dalil tersebut. Karena sejatinya talak menurut UUP dan KHI memang milik suami namun harus diikrarkan berdasarkan izin pengadilan guna menjamin hak-hak isteri dan anak pasca perceraian. Serta dilihat dari perspektif usul fiqh talak menurut aturan KHI lebih kuat dibandingkan dengan fatwa tersebut. Karena menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.