INDONESIA:

Penelitian ini dilatarbelakangi pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi Covid-19. RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang dalam memenuhi pelayanan dan kualitas rumah sakit terkait pengurusan jenazah yang memiliki ruang tersendiri beserta petugas pengurusan jenazah di RSUD DH Pangkalpinang. MUI yang mengeluarkan kebijakan nomor 18 tahun 2020 pada halaman 9 bagian ketentuan hukumnya menjelaskan bahwa, Umat Islam yang wafat karena wabah Covid-19 dalam pandangan syara’ termasuk kategori syahid akhirat dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi.

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah dengan cara mengumpulkan data primer seperti fatwa MUI nomor 18 tahun 2020 dan data sekunder seperti data kepustakaan yaitu buku-buku, jurnal hukum, artikel, Al-Qur;an, hadis dan kaidah-kaidah fiqh hukum Islam. Dengan teknik pengumpulan data sebagai pendukung seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deksriptif kualitatif menggunakan model Miles dan Hubermen.

Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan Beberapa ketentuan hukum dalam implementasi Fatwa Nomor 18 Tahun 2020 belum sepenuhnya dilaksanakan akan tetapi kesesuaian fatwa dan RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang telah disikapi. Diantaranya memilih beberapa pilihan yang terkandung dalam fatwa, salah satunya pemandian terhadap jenazah tidak dilakukan namun digantikan dengan melakukan tayamum terhadap jenazah. Implementasi Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 Pengurusan jenazah Muslim yang terinfeksi Covid-19 di RSUD DH Pangkalpinang ditinjau dari maqashid Al-syariah fokus kepada tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan atau menolak bahaya terhadap keselamatan hidup, selain itu konsep keutamaan Maslahah Dharuriyyah. kondisi Fatwa MUI hanya fokus terhadap dua bagian daripada Maslahah Dharuriyyah yaitu menjaga Hifzh al-Din (agama) dan Hifzh al-Nafs (jiwa).