INDONESIA:
Nafkah iddah, madhiyah, mut’ah dan nafkah anak merupakan hak yang timbul akibat terjadinya perceraian. Salah satu upaya untuk menjamin hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian termaktub dalam Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021 tentang jaminan
pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Maka dari itu, Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis implikasi Surat Dirjen Badilag Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021 tentang jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian di Pengadilan Agama Sungailiat dan analisis maslahah terkait adanya Surat Dirjen Badilag tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif (field research). Sumber penelitian berasal dari data primer yang berfokus di Pengadilan Agama Sungailiat dengan mengamati dan mewawancarai beberapa informan dan dibantu data sekunder yang relevan.
Dalam menanggapi Surat itu, Pengadilan Agama Sungailiat sudah responsif dengan memasang banner, mencetak brosur, menyampaikan informasi di TV media dan website pengadilan. Berdasarkan data putusan yang memuat hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian tahun 2023 terdapat 891 perkara putus diantaranya terdapat 59 putusan yang memuat hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, bisa dikatakan Pengadilan Agama Sungailiat tanggap dalam menjamin hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Hanya saja sejauh ini Pengadilan Agama Sungailiat belum bekerja sama dengan instansi manapun guna menjamin terlaksananya putusan yang memuat hak-hak perempuan dan anak. Analisis Maṣlaḥah dari adanya Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian
merupakan wujud dalam memelihara al-masalih al-khamsah. Dengan adanya nafkah iddah, madhiyah, mut’ah dan nafkah anak, baik istri dan anak akan mendapatkan kemudahan hidup dan dijauhkan dari kerusakan yang berkelanjutan.