INDONESIA:
Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lelbih dalam usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi secara proporsional dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Implementasi pembiayaan akad musyarakah di BPRS Bangka Belitung Cabang Toboali dalam praktiknya masih kurang sesuai dalam Fatwa DSN-MUI NO.08 tahun 2000. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran yang jelas mengelnai penerapan akad musyarakah berdasarkan Fatwa DSN NO.08/DSN-MUI/IV/2000 di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Toboali sudah benar-benar diterapkan atau belum.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah bagian Dewan Pengawas Syariah, staf appraisal & support pembiayaan, kepala bagian marketing, dan staf marketing pembiayaan. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan harus melalui beberapa tahapan, yaitu mengajukan permohonan, melakukan survey, menganalisa, perseltujuan dan penandatanganan akad, pencairan, pembayaran angsuran modal dan bagi hasil. Implelmentasi pembiayaan akad musyarakah di BPRS Bangka Belitung Cabang Toboali, belum sepenuhnya menerapkan apa yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Ada beberapa penerapan yang belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yaitu pihak bank tidak ikut berpartisipasi dalam menjalankan usaha nasabah, bank menetapkan besar nisbah bagi hasil di awal akad, dan biaya operasional ditanggung olelh pihak nasabah.