INDONESIA :
Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang dibentuk salah satunya dengan tujuan untuk mengawasi lembaga keuangan dan memiliki peran yang sangat besar dalam pencegahan dan penanggulangan penghimpunan dana ilegal dengan modus operandi investasi yang terjadi di masyarakat. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel maupun mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang menggambarkan secara rinci mengenai implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/ POJK.05 Tahun 2015, dengan mewawancarai Unit Head Micro, dan Account Officer Micro Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Pangkalpinang, ditambah dengan data-data serta dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/ POJK.05 Tahun 2015 pada pembiayaan mikro di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Pangkalpinang telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 apa yang sudah dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Pangkalpinang mengenai pembiayaan mikro 25 iB yang diajukan oleh para nasabah pengguna jasa keuangan ini sudah dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang menjadi penghambat bagi Bank Rakyat Indonesia Syariah untuk memberikan pinjaman pembiayaan mikro kepada nasabah berikutnya karena ada penyalahgunaan fasilitas pembiayaan oleh para pihak. Akibatnya bank BRI Syariah mengalami kerugian sehingga persyaratan lebih diperketat. Nasabah tidak bisa meminjam dana sebagai modal usaha atau keperluan lainnya.