Mediasi di Indonesia merupakan salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Mediasi merupakan suatu proses perundingan pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (imprasial) dan netral. Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Dengan adanya proses mediasi di Pengadilan diharapkan dapat menekankan angka perceraian di Indonesian khususnya di Pengadilan Agama Tanjung Pandan Kelas IB. Namun, upaya mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Pandan Kelas IB masih memiliki tingkat kegagalan yang tinggi sebagaimana yang tercantum pada laporan 2019-2022. Dalam hal ini penulis ingin mengkaji lebih lanjut upaya hakim mediator dan faktor pendukung dan penghambat mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Pandan Kelas IB.

Jenis penelitian ini yang digunakan yuridis empiris penelitian lapangan, sehingga menggunakan tehnik wawancara dan dokumentasi guna memperoleh data yang dibutuhkan dengan menggunakan tehnik analilis deskripsi kualitatif. Analilis meliputi upaya hakim mediator dalam pencegahan perceraian dan faktor pendukung dan penghambat hakim mediator dalam mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Pandan Kelas IB dan para pihak yang berperkara.

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan maka dapat dijelaskan bahwa ada beberapa upaya dan faktor pendukung dan penghambat yang menyebabkan kegagalan upaya mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Pandan Kelas IB salah satu pihak tidak hadir, tidak ada itikad baik saat sidang mediasi, konflik yang terjadi berkepanjangan dan sangat rumit sehingga upaya hakim mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berjalan dengan baik. Penyebab dari gagalnya mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Pandan Kelas IB proses penyelesaian lebih lama sehingga me nyebabkan beban perkara di Pengadilan Agama Tanjung Pandan Kelas IB. Bagi para pihak pengeluaran biaya berperkara lebih mahal bila di putuskan melalui persidangan.