Ruislag tanah wakaf merupakan salah satu contoh dari banyaknya kebutuhan manusia saat ini sehingga pemerintah membuat peraturan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Adanya aturan mengenai Ruislag Tanah Wakaf yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Ruislag Tanah Wakaf, menjadikan adanya warna baru dalam masyarakat. Seiring dengan pemahaman masyarakat yang mengikuti hanya satu mazhab atau awamnya masyarakat umum dalam pelaksanaan wakaf. Permasalahan dalam tulisan ini ialah, bagaimana Pelaksanaan Ruislag Tanah Wakaf di Bukit Baru Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 dan bagaimana Pelaksanaan Ruislag Tanah Wakaf di Bukit Baru Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Ditinjau dari Istihsan.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris. Sumber dari penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama setempat serta observasi dan wawancara ketua nadzir dan Bendahara masjid yang diteliti. Kemudian dilengkapi pula dengan data sekunder yang mendukung.
Aturan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Ruislag Tanah Wakaf Studi Kasus di Bukit Baru Kota Pangkalpinang, menunjukkan bahwa dengan prosedur serta syarat yang telah ditetapkan di dalamnya dengan tujuan memanfaatkan tanah wakaf (ruislag) dengan menciptakan fasilitas yang mendukung kepentingan agama. Tinjauan Istihsan terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut di Bukit Baru Kota Pangkalpinang, merupakan wujud tanggung jawab bersama terhadap kondisi tanah wakaf yang tidak memiliki guna dan nilai di dalamnya untuk menutup kemudharatan sebagai upaya memanfaatkan tanah wakaf (ruislag) dan menjaga harta benda wakaf supaya bermanfaat untuk kepentingan umum (Istihsan bil Al-Maslahah).