INDONESIA:
Permasalahan nafkah anak muncul setelah perceraian orang tua sering melalaikan serta mengabaikan hak dan kewajibannya, padahal kewajibannya untuk mengurus, mendidik, serta menafkahi anak tidak ada bedanya sewaktu belum bercerai. Penelitian ini tentang pemberian nafkah anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian di Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan dengan permasalahan bagaimana pemberian nafkah anak setelah perceraian di Masyarakat Desa Permis, Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan dan faktor yang mempengaruhi.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan (field research) dengan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian nafkah anak setelah perceraian di masyarakat Desa Permis umumnya dilakukan ibunya sedangkan mantan suami tidak sepenuhnya atau sebagian saja dan bahkan ada yang sama sekali tidak memberikan hak nafkah anak yang mengakibatkan hak nafkah anak tidak terpenuhi dengan baik. Pemberian nafkah anak di masyarakat Desa Permis tidak sejalan dengan aturan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Faktor yang mempengaruhi yakni mantan suami yang tidak bertanggungjawab dalam pemenuhan hak nafkah anak setelah perceraian, keterbatasan ekonomi mantan suami dan kemampuan ibu yang bekerja memenuhi nafkah anak.

Penelitian ini memberikan saran yakni seorang ayah yang bekerja hendaknya berupaya memberikan nafkah anak setelah perceraian sesuai kemampuannya. Perlu adanya sosialisasi pemenuhan hak anak setelah perceraian. bagi suami isteri yang akan bercerai perlu diketahui dahulu mengenai hak nafkah anak pasca perceraian sehingga anak tidak menjadi korban perceraian karena tidak terpenuhinya nafkah anak setelah perceraian dengan baik, dan bagi peneliti selanjutya agar dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam sehingga dapat memberikan hasil lebih baik dan memberikan kontribusi positif terhadap masa depan anak pasca perceraian.