INDONESIA:
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai praktik perkawinan cina buta yang masih terjadi di kalangan masyarakat Melayu Pangkal Pinang, khususnya berkaitan dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik tersebut, bentuk pelaksanaannya, serta kesesuaiannya dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik kawin cina buta pada masyarakat melayu Pangkalpinang dan pandangan perkawinan cina buta ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan atau lokasi penelitian, yang mana peneliti turun langsung kelapangan untuk melakukan pengamatan terhadap penghulu kampung, dan tokoh agama Islam terkait perkawinan cina buta di Kota Pangkal Pinang. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan, kemudian dikembangkan menjadi pola hubungan atau hipotesis tertentu. Setelah dilakukan penelitian, didapatkan sebuah kesimpulan bahwa praktik kawin Cina Buta di masyarakat Melayu Pangkalpinang merupakan bentuk lokal dari nikah muhallil (nikah tahlil), yaitu perkawinan yang dilakukan terhadap perempuan yang telah ditalak tiga (talak bain kubra) dengan tujuan agar dapat kembali menikah dengan suami pertamanya. Praktik ini umumnya dilakukan secara terencana dan bersifat sementara, dengan melibatkan seorang lakilaki (muhallil) yang bersedia menikahi perempuan tersebut, melakukan hubungan suami istri, kemudian menceraikannya agar mantan suami pertama dapat menikahinya kembali. Dalam praktiknya, perkawinan ini sering kali tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), melainkan dilakukan di tingkat desa atau mukim. Selanjutnya, Ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), praktik kawin Cina Buta yang dilakukan dengan niat rekayasa bertentangan dengan prinsip dan tujuan perkawinan dalam Islam. Pasal 115–120 KHI memang mengakui bahwa setelah talak tiga, mantan suami hanya dapat menikahi kembali mantan istrinya apabila perempuan tersebut telah menikah secara sah dengan laki-laki lain, terjadi hubungan suami istri, dan perkawinan tersebut berakhir secara alami (cerai atau wafat), serta telah selesai masa iddah. Namun, KHI tidak membenarkan adanya niat manipulatif atau rekayasa sejak awal untuk menghalalkan kembali kepada suami pertama.