INDONESIA:
Angka perceraian di Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka, masih tergolong tinggi dalam beberapa tahun terakhir, dengan faktor perselisihan terus-menerus dan ketidaksiapan ekonomi sebagai penyebab dominan. Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) menghadirkan program bimbingan pranikah sebagai langkah preventif agar calon pengantin memiliki bekal pengetahuan dan kesiapan sebelum memasuki jenjang pernikahan. KUA Kecamatan Puding Besar, sebagai salah satu KUA di Kabupaten Bangka, turut menjalankan program tersebut, namun pelaksanaannya di lapangan belum diketahui secara mendalam, baik dari sisi proses maupun kendala yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Puding Besar, serta mengetahui kendalakendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data primer diperoleh dari informan yang terdiri atas Kepala KUA, penyuluh/pembimbing bimbingan pranikah, calon pengantin yang pernah mengikuti bimbingan, serta staf administrasi KUA, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan Standard Operating Procedure (SOP) bimbingan pranikah KUA Puding Besar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pranikah di KUA Puding Besar dilaksanakan secara tatap muka setiap hari Selasa pukul 09.00–11.30 WIB, terintegrasi dengan proses pendaftaran nikah, dengan materi seputar UU Perkawinan, tujuan pernikahan dalam Islam, keluarga berencana, dan keluarga sakinah melalui metode ceramah serta tanya jawab, dibantu narasumber dari Puskesmas dan BKKBN. Faktor pendukung meliputi kedisiplinan dan antusiasme peserta serta kompetensi pembimbing, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan sarana, dana, kedisiplinan peserta, dan jarak tempat tinggal. Secara umum program ini bermanfaat positif meski masih perlu perbaikan pada komunikasi materi dan fasilitas.