Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menaikkan batas minimal usia menikah menjadi 19 tahun. Perubahan ini menyebabkan permohonan dispensasi nikah masih marak diajukan, termasuk di Pengadilan Agama Mentok yang pada tahun 2024 menerima 16 permohonan, dengan rincian 14 dikabulkan, 1 ditolak, dan 1 dicabut. Variasi hasil putusan pada perkara dengan kemiripan fakta menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hakim. Penelitian ini bertujuan menjawab: (1) bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Mentok; dan (2) bagaimana analisis pertimbangan tersebut dalam perspektif maslahah.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris dengan metode kualitatif serta pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan dua orang hakim Pengadilan Agama Mentok serta penelusuran dua dokumen Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.MTK dan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.MTK. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi teknik dan waktu, dengan analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak semata-mata bertumpu pada kelengkapan syarat formil Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, melainkan turut menggali kesiapan psikologis, ekonomi, da-n pendidikan calon mempelai, serta memastikan tidak adanya unsur paksaan maupun transaksional. Ditinjau dari perspektif maslahah, pertimbangan hakim selaras dengan upaya pemeliharaan lima tujuan dasar syariat (al-kulliyat al-khamsah), baik ketika permohonan dikabulkan untuk mencegah mudarat yang lebih besar, maupun ketika ditolak sebagai bentuk perlindungan hak dan masa depan anak. Studi atas Penetapan Nomor 52 (dikabulkan) dan Nomor 54 (ditolak) mengonfirmasi bahwa keduanya sama-sama merupakan manifestasi prinsip maslahah, sehingga hakim berperan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum formil-yuridis dan keadilan substantif.