INDONESIA :
Keberadaan perjanjian pranikah pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak, serta mencegah timbulnya sengketa dalam kehidupan rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan harta dan tanggung jawab ekonomi. Dalam perkembangannya, pengaturan mengenai perjanjian pranikah mengalami perubahan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas kemungkinan pembuatan perjanjian perkawinan tidak hanya sebelum perkawinan dilangsungkan, tetapi juga selama ikatan perkawinan berlangsung. Penelitian ini penting dilakukan karena perjanjian pranikah tidak hanya memiliki dimensi hukum positif, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai hukum Islam, terutama dalam kaitannya dengan kemaslahatan dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak dalam perkawinan.
Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, dan literatur hukum Islam maupun hukum progresif. Data dianalisis secara kualitatif dengan menelaah ketentuan hukum, doktrin para ahli, dan konsep-konsep teoritis yang relevan dengan objek penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah memiliki kedudukan yang sah dalam hukum positif Indonesia dan berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, kepastian hukum, serta pencegahan sengketa dalam perkawinan. Dalam perspektif Maslahah Al-Mursalah, perjanjian pranikah dapat dipandang sebagai bentuk kemaslahatan karena memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak, menjaga harta, dan mencegah timbulnya konflik dalam rumah tangga, sepanjang isi perjanjiannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sementara itu, dalam perspektif Hukum Progresif, perjanjian pranikah mencerminkan perkembangan hukum yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sebagaimana terlihat dari perluasan pengaturannya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi.