INDONESIA:
Penelitian ini menganalisis bagaimana batasan atau indikator yang konkret dan limitatif mengenai frasa “alasan sangat mendesak” dalam permohonan dispensasi kawin. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hanya menjelaskan bahwa alasan sangat mendesak merupakan keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 lebih menekankan pada pedoman pemeriksaan dan asas-asas yang harus diperhatikan oleh hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan frasa “alasan sangat mendesak” dalam permohonan dispensasi kawin menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 serta mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya alasan tersebut di Pengadilan Agama Mentok Kelas II.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analitis. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Mentok Kelas II, serta dokumentasi dan studi terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa “alasan sangat mendesak” belum memiliki indikator yang dirumuskan secara khusus dan limitatif dalam peraturan perundang-undangan maupun PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Oleh karena itu, penentuan terpenuhi atau tidaknya alasan sangat mendesak dilakukan secara kasuistis berdasarkan fakta konkret yang terungkap dalam persidangan.

Dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, hakim memperhatikan kondisi kehamilan calon mempelai perempuan, usia calon mempelai, kesiapan psikologis dan ekonomi, pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan, kehendak kedua calon mempelai, kondisi keluarga, ada atau tidaknya unsur pemaksaan, serta kondisi sosial dan budaya masyarakat. Pertimbangan tersebut dilakukan dengan tetap berpedoman pada kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan hak anak, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, frasa “alasan sangat mendesak” dalam perkara dispensasi kawin merupakan konsep yang bersifat kontekstual dan penilaiannya harus dilakukan secara hati-hati, objektif, serta berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan.