INDONESIA:
Pembayaran nafkah iddah dan mut’ah merupakan hak istri akibat terjadinya perceraian melalui cerai talak. Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 mengatur bahwa pembayaran nafkah iddah dan mut’ah harus dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Namun, dalam praktiknya, penerapan ketentuan tersebut di pengadilan agama memerlukan kajian lebih lanjut, khususnya ditinjau dari perspektif kemaslahatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama Mentok serta menganalisisnya menurut perspektif maslahah mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan hakim Pengadilan Agama Mentok sebagai informan utama, serta didukung oleh studi kepustakaan dan dokumentasi berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Mentok telah menerapkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dengan mewajibkan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah sebelum ikrar talak dilaksanakan. Penerapan ketentuan tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak istri dan mencegah terjadinya kelalaian pembayaran nafkah setelah perceraian. Ditinjau dari perspektif Maslahah Mursalah, kebijakan tersebut mengandung nilai kemaslahatan karena memberikan perlindungan terhadap pihak istri, menciptakan keadilan, serta sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga hak dan kesejahteraan keluarga.