INDONESIA:
Penelitian ini membahas perkawinan dibawah umur di pengadilan agama, khususnya pasca diberlakukannya undang-undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang menegakan bahwa perlindungan anak menjadi tanggung jawab orang tua, keluarga, pemerintah, dan negara. Peneliti mengkaji dalam praktiknya, mekanisme dispensasi kawin yang berikan oleh pengadilan agama mentok masih membuka celah terjadinya perkawinan dibawah umur.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumen berupa data dispensasi dari pengadilan, wawancara dengan hakim yang memutus perkara, serta peraturan perundang-undangan terkait perkawinan dibawah umur yang mendapat dispensasi kawin. Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim telah menerapkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 dalam putusannya.

Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 di Pengadilan Agama Mentok telah diterapkan melalui pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap permohonan dispensasi kawin namun, penerapannya belum berjalan secara optimal karena masih tingginya jumlah permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan. Hambatan utama dalam implementasi undang-undang tersebut meliputi faktor sosial dan budaya masyarakat, kondisi ekonomi keluarga, kehamilan di luar nikah. Selain itu masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realita sosial di masyarakat.