INDONESIA:
Fenomena perkawinan tidak tercatat di Kota Pangkalpinang masih kerap terjadi. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat, kelalaian, maupun kesengajaan dari para pihak yang melangsungkan perkawinan. Kondisi ini tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mewajibkan pencatatan perkawinan sehingga berdampak pada lemahnya perlindungan hukum anak terutama dalam perolehan akta kelahiran dan pemenuhan hak keperdataan. Sebagai solusi administratif, diterapkan mekanisme Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atau SPTJM untuk pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran. Meskipun memberikan kemudahan, kebijakan ini berpotensi melemahkan prinsip wajib pencatatan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SPTJM di Disdukcapil Pangkalpinang serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam terutama dalam perlindungan keturunan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitiatif dengan pendekatan yuridis empiris untuk memahami secara menyeluruh praktik penerapan SPTJM dalam lingkup sosial dan hukum. Pendekatan ini dipilih untuk studi kasus di lapangan serta menilai apa saja yang melatarbelakangi praktik perkawinan tidak tercatat. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap regulasi yang relevan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif analisis untuk menilai kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan hukum positif dan prinsip hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan tidak tercatat di Dukcapil Pangkalpinang pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan administrasi kependudukan, termasuk penggunaan SPTJM sebagai pengganti buku nikah. Dalam praktiknya, kendala utama terletak pada ketidaktepatan pengisian data dan ketidaksesuaian dokumen pendukung yang mengakibatkan perlunya verifikasi ulang. Ditinjau dari perspektif hukum Islam khususnya prinsip perlindungan keturunan, kebijakan pencantuman nama ayah melalui SPTJM mengandung aspek kemaslahatan berupa kemudahan akses identitas dan layanan dasar bagi anak, namun juga menyisakan potensi kemudaratan karena belum sepenuhnya menjamin kejelasan nasab dan perlindungan hak keperdataan. Dengan demikian, SPTJM dapat dipandang sebagai solusi administratif yang bersifat sementara tapi belum sepenuhnya merealisasikan tujuan perlindungan keturunan secara komprehensif dan berkelanjutan.