Pernikahan siri merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai syariat Islam namun tidak dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang. Praktik ini menimbulkan perbedaan pandangan antara hukum Islam yang menitikberatkan pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan dengan hukum positif Indonesia yang mewajibkan pencatatan sebagai bentuk perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan nikah siri dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia serta dampaknya terhadap hak-hak perempuan ditinjau dari perspektif maslahah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (library research). Sumber data terdiri atas bahan hukum primer (Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Nomor 16 Tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam) serta bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan literatur terkait). Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum dan pendapat para ulama untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri dipandang sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun tidak memiliki kekuatan hukum dalam perspektif hukum positif Indonesia karena tidak memenuhi kewajiban pencatatan perkawinan. Akibatnya, perempuan yang berada dalam perkawinan siri berpotensi kehilangan berbagai hak keperdataan, seperti hak atas nafkah, harta bersama, warisan, perlindungan hukum ketika terjadi sengketa atau perceraian, serta mengalami kesulitan dalam memperoleh kepastian hukum bagi anak yang dilahirkan. Ditinjau dari teori maslahah mursalah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa nikah siri yang tidak dicatatkan lebih banyak menimbulkan mafsadah, yaitu kerugian atau kemudaratan yang muncul karena tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum, seperti terhambatnya pemenuhan nafkah, hak atas harta bersama dan warisan, perlindungan hukum, serta kepastian status dan hak anak. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan mengandung maslahah karena dapat mencegah kemudaratan tersebut dan memberikan kepastian serta perlindungan hukum. Pencatatan perkawinan juga sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan (hifz an-nasl), harta (hifz al-mal), dan jiwa (hifz al-nafs). Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk penerapan maslahah mursalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam kehidupan keluarga