INDONESIA:
Penelitian ini menganalisis bagaimana majelis hakim menerapkan asas upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian secara elektronik di Pengadilan Agama Mentok Kelas II, serta menilai kesesuaiannya dengan perspektif Maqashid Al-Syari’ah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya perubahan mekanisme persidangan melalui e-Court yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, yang membuka kemungkinan pelaksanaan persidangan secara elektronik (e-litigasi). Perubahan ini berpotensi memengaruhi optimalisasi kewajiban mendamaikan para pihak, karena dalam e-litigasi pihak-pihak tidak selalu hadir langsung kecuali pada sidang pertama, mediasi, dan tahap pembuktian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara deskriptif-analitis. Fokus penelitian adalah praktik penerapan asas upaya perdamaian di setiap tahapan persidangan elektronik dan kesesuaiannya dengan prinsip Maqashid Al-Syari’ah, khususnya hifdz al-nasl (menjaga keturunan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim tetap berusaha menerapkan kewajiban mendamaikan para pihak meskipun persidangan berlangsung secara elektronik. Upaya tersebut meliputi pemberian nasihat pada sidang pertama, pelaksanaan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, serta anjuran perdamaian pada setiap kesempatan persidangan. Namun, keterbatasan interaksi langsung dalam e-litigasi menjadi kendala bagi optimalisasi upaya perdamaian.

Dilihat dari Maqashid Al-Syari’ah, penerapan asas upaya perdamaian ini sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga keturunan (hifdz al-nasl), mempertahankan keutuhan keluarga, dan mewujudkan kemaslahatan. Dengan demikian, meskipun sistem persidangan elektronik menawarkan kecepatan, efisiensi, dan pengurangan biaya, perlu penguatan strategi dan pendekatan persuasif hakim agar upaya perdamaian tetap efektif dan tidak kehilangan substansi dalam mewujudkan tujuan hukum Islam.