INDONESIA
Otonomi daerah merupakan konsep atau sistem di mana pemerintahan lokal atau daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola urusan dalam lingkup tertentu secara mandiri, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal mereka. Otonomi daerah menjadi penting dalam konteks negara dengan keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan, karena memungkinkan. adanya kebijakan yang lebih responsif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten bangka. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa saja faktor yang mempengaruhi penurunan kemampuan keuangan Kabupaten Bangka dalam periode 2020-2023 serta apa saja dampak yang terjadi akibat penurunan anggaran dari pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Bangka dalam periode 2020-2023..

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, sumber yang digunakan meliputi sumber primer: yaitu melakukan wawancara dengan para pegawai bidang di antara lain sekretaris, bidang penagihan pengendalian pajak, dan bidang anggaran di kantor BPPKAD Kabupaten Bangka. Selain itu, data juga dihasilkan dari bahan-bahan kepustakaan, buku, jurnal, internet dan sebagainya. Teknik analisis yang digunakan adalah Deskriptif kualitatif,

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) di Kabupaten Bangka menunjukkan penurunan pada tahun 2023. Penurunan ini diakibatkan oleh beberapa faktor. Mulai dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan penyerapan anggaran untuk penanganan, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan asli daerah diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan transfer antar daerah. Faktor yang mempengaruhi penurunan kemampuan keuangan Daerah di Kabupaten Bangka adalah tidak tercapainya target pendapatan dan berkurangnya Dana Transfer dari pusat atau bantuan dari pusat. Adapun Dampak yang terjadi akibat penurunan anggaran dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu tidak terlaksananya otonomi daerah dengan baik.