INDONESIA:
Pengelolaan dana desa di Indonesia masih menghadapi tantangan besar berupa tingginya penyalahgunaan anggaran wewenang sejak tahun 2015. penyimpangan seperti laporan fiktif dan penggelembungan anggaran sering terjadi akibat rendahnya integritas dan pemahaman akuntabilitas yang hanya sebatas formalitas administratif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Permis, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana tersebut melalui perspektif Shariah Enterprise Theory (SET).
Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer dikumpulkan melalui pengamatan partisipatif dan wawancara mendalam dengan informan yang dipilih. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen laporan keuangan dan regulasi terkait. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan teknik, sementara analisis data dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama pengelolaan dana desa di Desa Permis telah sesuai dengan regulasi Permendagri No. 20 Tahun 2018. Yaitu telah menerapkan prinsip asas pengelolaan keuangan yang terdiri dari asas akuntabel, asas partisifatif, asas tertib dan disiplin anggaran. Kedua Akuntabilitas pengelolaan dana desa berbasis Shariah Enterprise Theory di desa permis telah sesuai dengan prinsip syariah yaitu sudah di jalankan prinsip secara akuntabel dengan menerapkan prinsip kejujuran dan amanah.
Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana Desa, Shariah Enterprise Theory, Desa Permis, Amanah, Transparansi.