INDONESIA:
Tingginya angka cerai gugat menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran hukum dan keberanian perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya ketika tujuan perkawinan yang harmonis, bahagia, dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan adanya permasalahan dalam rumah tangga, seperti perselisihan yang terus-menerus, kekerasan, penelantaran, masalah ekonomi, maupun ketidak bertanggungjawaban pasangan, tetapi juga menggambarkan perubahan sosial yang memberi ruang lebih besar bagi perempuan untuk mengambil keputusan atas masa depannya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan lapangan (Field Research). Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan hakim dan panitera di Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas IB. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, meliputi rekapitulasi data perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjungpandan serta berbagai bahan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, literatur hukum, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas IB periode 2019–2024 dipengaruhi oleh berbagai faktor, dengan faktor ekonomi sebagai penyebab utama. Selain itu, kurangnya keharmonisan, pertengkaran terus-menerus, KDRT, perjudian online, rendahnya kualitas komunikasi, dan kurangnya tanggung jawab pasangan turut mendorong terjadinya perceraian. Faktor-faktor tersebut menyebabkan terganggunya ketahanan keluarga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sulit terwujud.Dari perspektif hukum, kegagalan mediasi tidak berarti hakim tidak menjalankan tugasnya dengan baik, melainkan menunjukkan bahwa prosedur penyelesaian sengketa telah ditempuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku