INDONESIA:
Undang-undang nomor 16 tahun 2019 menetapkan batas usia perkawinan bagi laki-laki dan prempuan menjadi 19 tahun guna melindungi hak anak dan mencegah perkawinan usia dini. Namun, undang-undang ini tetap memberikan kesempatan untuk mengajukan batas usia kawin melalui pengadilan dengan alasan yang mendesak. Dalam memutus perkara dispensasi kawiin, hakim mempertimbangkan aspek hukum, kemaslahatan, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan lapangan (Field Research). Dengan sumber dari penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan para narasumber yaitu hakim pengadilan agama Sungailiat Kelas I B, dimana para hakim tersebut yang memutus perkara batas usia kawin dari berbagai alasan hakim untuk mengabulkan dispensasi. Serta dilengkapi dengan data sukunder sebagai pendukung.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan batas usia perkawinan dan pemberian batas usiakawin di Pengadilan Agama Sungailiat Kelas I B dapat dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kemudaratan yang lebih besar. Penerapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungailiat Kelas I B berpedoman pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019. Hakim mempertimbangkan faktor seperti kehamilan di luar nikah, kesiapan mental, kondisi ekonomi, dan kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan fakta persidangan. Sementara itu, pemberian dispensasi kawin dalam keadaan mendesak juga merupakan bentuk pertimbangan kemaslahatan yang dilakukan hakim untuk melindungi kepentingan para pihak, khususnya anak yang akan atau telah lahir dari hubungan tersebut. Dari perspektif maslahat mursalah, penerapan batas usia kawin bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan, baik dari aspek fisik, psikologis, pendidikan, maupun sosial. Oleh karena itu, hakim berupaya menyeimbangkan ketentuan hukum positif dengan prinsip kemaslahatan Islam untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan anak.