INDONESIA:
Hukum waris merupakan aturan yang mengatur tata cara perpindahan harta seseorang yang meninggal atau pengalihan harta baik berupa benda yang dapat dinilai dengan uang maupun hutang piutang yang diberikan kepada keluarga atau ahli waris yang berhak mewarisinya. Sistem pelimpahan nomor porsi haji yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan masalah kontemporer pada hukum waris Islam pasalnya sistem ini memberikan penjelasan bahwa ketika pewaris meninggal dunia atau sakit permanen nomor porsi yang telah didapatkan melalui setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dapat dilimpahkan kepada salah satu ahli waris. Bagaimana ketentuan Dirjen PHU Nomor 130 Tahun 2020 terkait penggantian calon jemaah haji yang meninggal dunia atau sakit permanen dan bagaimana proses peralihan porsi haji kepada ahli waris yang mendapatkannya di Kabupaten Bangka serta bagaimana pandangan hukum waris terhadap ahli waris yang mengambil pelimpahan nomor porsi haji.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Yang mana cara mendapatkan data melalui observasi, wawancara, dan data juga didapatkan dari kepustakaan seperti buku, jurnal, internet, dan sebagainya.

Pada Kementerian Agama khusus Kabupaten Bangka, sistem pelimpahan nomor porsi haji yang dilakukan sangat efektif dan sesuai dengan aturan yang berlaku serta proses peralihan pada masyarakat Kabupaten Bangka melalui musyawarah untuk mufakat sesuai dengan asas keadilan dalam hukum waris Islam. Namun, pelimpahan nomor porsi ke satu ahli waris tidak secara langsung sesuai dengan asas proporsionalitas, tetapi pembagian nilai atau hak warisan dari nomor porsi tersebut harus sesuai dengan asas proporsionalitas dalam hukum waris Islam. Dengan kata lain, diperlukan reduksi atau penyempurnaan peraturan tentang penyelenggaraan haji dan umrah guna memperbaiki distribusi nomor porsi secara lebih adil dan proporsional.