INDONESIA:
Penelitian ini di latarbelakangi ketertarikan penulis untuk menganalisis implementasi tatanan praktek persidangan elektronik secara Hybrid yang sudah dilaksanakan di Pengadilan Agama Mentok Kelas II ditinjau berdasaran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Fokus utama kajian ini untuk mengetahui pelaksanaan Persidangan Elektronik Secara Hybrid Sudah Terlaksana Sebagaimana Mestinya Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Ditinjau Dari Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Mentok Kelas II dan menganalisis Hambatan dan Kelebihan Pelaksanaan Persidangan Elektronik Secara Hybrid.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research), yakni suatu proses pemeriksaan dan pengujian secara mendalam serta kritis untuk menemukan fakta-fakta yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yakni Hermanto selaku Ketua Pengadilan Agama Mentok, Deris Septa Trisakti selaku Petugas PTSP, dan Iman Herlambang selaku Hakim Pengadilan Agama Mentok, observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi terhadap literatur dan data sekunder yang relevan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa persidangan Elektronik secara Hybrid di Pengadilan Agama Mentok Kelas II sudah terlaksana mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Dimana proses E-litigation di mulai dari pendaftaran perkara hingga putusan telah dilakukan yang secara elektronik, selain itu adanya pelaksanaan pemeriksaan saksi melalui Teleconference. Berkaitan dengan Hambatannya yakni masihbanyak nya masyarakat belum memahami beracara secara Hybrid¸ keadaan geografi di wilayah bangka barat belum mendukung akses jaringan internet dengan baik, masih kuranya SDM pendukung untuk melakukan panggilan surat tercatat.